Undang-Undang

126

  1. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  2. UU No.38 Tahun 2009 Tentang Pos
  3. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  6. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
  7. UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  8. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  9. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  10. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  12. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
  13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
  14. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  15. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
  16. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.3 TAHUN 2015 Tentang Pendampingan Desa
  17. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
  18. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.5 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
  19. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.6 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  20. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
  21. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  22. Inpres No. 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantsan Korupsi Tahun 2014
  23. Inpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantsan Korupsi Tahun 2015
  24. Pakta Integritas Kementerian Komunikasi dan Informatika